Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mencapai 20 juta. Padahal, di tahun 2014 hanya tercapai 9,5 juta wisatwan. Sementara, untuk wisatawan nusantara ditargetkan dapat melampaui 275 juta, dimana pada tahun 2014 tercapai 250 juta wisatawan.

Namun, target yang cukup tinggi itu mendapat sorotan dari Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore. Ia menilai, angka yang ditargetkan ini tidak realistis, dan hanya menjadi angan saja. Demikian diungkapkannya, saat rapat dengan sejumlah steakholder bidang pariwisata, di Gedung Nusantara I, Senin (20/01).

“Pencapaian target wisatawan mancanegara yang aneh. Kenapa aneh, sekarang saja cuma 9,5 juta. Bagaimana mau mencapai 20 juta wisman? Dapat dari mana angka 20 juta itu? Apa itu hanya angan? Tidak realistis itu. Saya pikir ini suatu yang aneh. Padahal infrastruktur dan anggaran juga tidak ada,” tegas Jefirstson.

Politisi Demokrat ini menambahkan, agat target dapat tercapai, diperlukan dua hal yang penting, yaitu anggaran dan kebijakan. Terkait dengan anggaran, dalam APBN, Kementerian Pariwisata setidaknya hanya dianggarkan sebesar Rp 1 triliun. Namun, anggaran untuk pariwisata hanya di kisaran Rp 500 miliar, dan disebar ke seluruh Indonesia.

“Bagaimana mau mendapatkan wisman dan wisnus kalau tidak ada promosi? Ini kan bohong-bohongan saja. Padahal kami kepada pemerintah sudah keras dan tegas, harus diberikan anggaran yang cukup untuk pariwisata. Pemerintah selama ini tidak memperhatikan anggaran pariwisata. Tidak mau mengeluarkan anggaran, tapi maunya hanya mendapat keuntungannya saja,” tegas Jefirstson.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini menambahkan, dari sisi kebijakan, banyak yang tidak mendukung program pariwisata. Contohnya, mengenai surat edaran larangan mengadakan rapat di hotel bagi PNS dari Menpan RB, yang sangat berimbas kepada industri pariwisata.

“Ini kan soal efisiensi, tapi bukan berarti mematikan semuanya. Cukup penjarakan saja bagi pegawai yang suka melakukan mark up biaya rapat. Ini perlu kita bicarakan dengan mitra kerja. Yang perlu kita perbaiki adalah anggaran dan kebijakan. Kalau kita dapat perbaiki kedua hal itu bersama, kita dapat capai target itu. Tapi kita juga harus realistis.” imbuhnya.

Sementara sebelumnya, Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Iqbal Alan Abdullah. Menyatakan, dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai target tersebut.

“Pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan 2019 sulit dicapai jika tanpa kerja keras dan sinergi antara pemerintah dengan industri. Kita tidak bisa mengandalkan satu sektor saja, ini harus dilakukan simultan antara pemasaran, pengembangan destinasi, penguatan dunia usaha serta sumber daya manusia pariwisata,” jelas Iqbal.

Untuk mendorong lebih banyak kunjungan wisman, pihaknya mengusulkan Visit Indonesia Year untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 sebagai trigger untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Iqbal menambahkan, jenis wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), merupakan jenis wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pasalnya, setidaknya 40 persen wisatawan yang datang ke Indonesia bermotif bisnis atau meeting. Namun, selama ini dukungan pemerintah belum optimal.

“Di Amerika Serikat, industri MICE ini lebih besar daripada industri otomotif dan transportasi udara. Kita punya peluang besar disini,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan perlunya peningkatan status Direktorat MICE di Kementerian Pariwisata menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) MICE, sehingga perhatian terhadap industri ini bisa lebih besar lagi.

 “Hal ini sangat dibutuhkan dunia usaha untuk dapat bertumbuh sehat terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan era liberalisasi saat ini,” harap Iqbal. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.